Review Singkat Undang-undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Review Singkat Undang-undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Sumber: Dokumen Pribadi

Kita kecolongan, sebab diam-diam ternyata RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (disingkat SBPK) sudah disahkan oleh DPR RI tanggal 24 September lalu. FYI, UU ini merupakan pengganti UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. UU ini menjadi polemik selama bepuluh tahun sebab telah dijadikan alat bagi korporasi untuk mengkriminalisasi petani. Pada UU SBPK tahun 2019 ini, ternyata pasal yang problematis itu belum diganti.

Pasal yang sukses menjebloskan para petani ke penjara ialah pasal tentang Pemuliaan (Pasal 21). Pasal ini mengharuskan petani kecil melapor dan mengantongi ijin dari pemerintah untuk melakukan pemuliaan. Apa sih pemuliaan itu? Pemuliaan adalah proses mempertahankan dan memproduksi varietas bibit (tanaman) yang lebih baik. Apa yang problematis dengan pasal ini? Selama berabad-abad, petani telah melaksanakan pemuliaan secara mandiri. Barulah ketika industrialisasi pertanian mulai, muncul korporasi-korporasi raksasa yang memproduksi bibit-bibit tanaman maupun hewan. Korporasi menginginkan seluruh petani di dunia bergantung dengan bibit buatannya. Demi mendulang uang, korporasi pun menggunakan pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang melarang petani melakukan pemuliaan sendiri.

Apakah dampak dari hal ini?

  • Petani kehilangan hak atas kegiatan pemuliaan. Padahal petani merupakan pemilik, pewaris dan pelestari sumberdaya genetik tanaman pangan di lingkungannya.
  • Petani dikriminalisasi, menerima sanksi ketika didapati melanggar pasal ini. Coba kamu ketik soal kasus kriminalisasi petani akibat pemuliaan di Google. Sudah pasti banyak hasil yang muncul tiap-tiap tahunnya. Sanksi dari tindak pidana ini ialah maksimal kurungan selama 5 tahun dan/atau denda Rp 500 juta.
  • Generasi petani yang kehilangan pengetahuan tentang proses pemuliaan, sehingga tersendatnya proses penemuan niche (inovasi lokalit). Sebenarnya, petani di tiap-tiap daerah punya knowledge set sendiri-sendiri. Jika pengetahuan ini luntur, maka yang didapati adalah budidaya pertanian yang homogen di seluruh daerah (seringkali tidak sustainable juga, baik dari segi alam maupun ekonomi).
  • Petani tergantung pada bibit bikinan korporasi yang mahal. Aku sering ikut pertemuan kelompok tani dan saat ada karyawan marketing dari perusahaan bibit, petani selalu mengeluh kalau harganya mahal.

Menurut pemahamanku, petani harusnya dibebaskan untuk melakukan pemuliaan. Jika memang masalah yang ada ialah rendahnya kualitas bibit di tingkat petani, harusnya pemerintah bisa mencover kekurangan itu. Apalagi ada bidang penelitian pertanian dalam pemerintahan. Jangan sampai petani yang dikorbankan.

Selain itu, sanksi dari pelanggaran ini tergolong berat, apalagi mengingat bahwa profesi petani termasuk profesi yang gerak-geriknya sangat diatur oleh pemerintah. Jangan sampai petani trauma jadi petani!

Pasal ‘Baik’ di Undang-undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Sebenarnya ada banyak pasal baru dalam UU SBPK yang berpotensi baik, yakni :

  • Petani yang dapat mempertahankan Lahan budidaya pertaniannya akan diberikan insentif (Pasal 14). Sayangnya mempertahankan lahan budidaya pertanian akan sulit dilakukan sebab RUU Pertanahan belum memperkuat hak petani atas tanah pertaniannya.
  • Pasal 87 sudah mengatur tentang pungutan bagi Pelaku Usaha yang memanfaatkan jasa atau sarana produksi budidaya pertanian dan prasarana budidaya pertanian dan diberlakukan sebagai PNBP
  • Orang yang menemukan teknologi tepat guna serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang pertanian akan diberikan penghargaan (Pasal 93).
  • Perlindungan harga komoditas pertanian oleh pemerintah.

Diharapkan, berbagai pasal tersebut diperjelas lagi regulasinya, sehingga bisa diterapkan.

Pasal-pasal yang ‘Membuat Bingung’

Pada pasal 100 poin 3, dilaksanakan pemberian insentif bagi Petani pemula yang akan melakukan budidaya Pertanian dan Petani yang mampu meningkatkan produktivitas hasil Pertanian

Menurutku, pasal ini aneh dan membikin bingung. Apa maksud dari pemberian insentif untuk orang yang akan melakukan budidaya pertanian?

Selain itu ada Bab XV tentang Sistem Informasi. Pasal-pasal dalam bab ini problematis, karena Pemerintah Pusat/Daerah bisa mengumpulkan, mengolah sampai menyebarkan data-data pertanian (perkiraan pasokan, luas wilayah budidaya pertanian, dll). Komponen yang termasuk sebagai ‘Pemerintah Pusat/Daerah’ itu berkewenangan mengurusi sistem informasi. Yang kupertanyakan adalah apakah pasal ini meneguhkan tindakan Kementerian Pertanian dalam mengumpulkan datanya sendiri dan tidak menggunakan data BPS? Padahal beberapa data di Kementerian Pertanian ini terbukti tidak akurat.

Itulah review singkatku tentang Undang-undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Tentu saja, pemikiranku ini banyak kurangnya. Karena itu, aku seneng banget kalau kalian tahu lebih dan mau membuka ruang diskusi di kolom komentar.

P.S Tenang aja, aku udah baca UU SBPK ini full dari halaman awal sampai akhir, kok! I did it for fun 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *